Anggota DPR Ungkit Soal Pengusiran Dahlan Iskan Saat Jadi Bos PLN

Jakarta - Rekam jejak Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika memimpin PT PLN (Persero) beberapa waktu lalu tidak lah mulus. Bagi anggota Komisi VII Fraksi PAN DPR-RI Alimin Abdullah, Dahlan pernah diusir dalam rapat dengan Komisi VII.

Alimin menuturkan pada periode awal menjabat Dirut PLN, Dahlan pernah diprotes keras Komisi VII.

"Karena seenaknya, tidak tahu aturan langsung menaikan tarif dasar listrik, kayak perusahaan nenek moyangnya saja, bahkan dia minta maaf kepada kami," kata Alimin kepada wartawan di Ruang Komisi VII, Rabu (24/10/2012).

Dikatakan Alimin, bahkan Dahlan pernah diusir dari rapat karena membuat laporan dengan angka kecil-kecil. "Kita pernah usir dia pada rapat Komisi VII, karena membuat laporan kecil-kecil, dengan begitu tanda dia tidak ingin laporannya dibaca," ujar Alimin.

Bahkan ia menuding akibat kebijakan Dahlan yang salah membuat PLN mengalami inefisiensi terbesar sepanjang sejarah PLN.

"Seperti sewa genset, dengan bangganya meningkatkan elektrifikasi dan menghindari byar pet, dia tanpa kasih tahu kami sewa-sewa genset, buatan China lagi, sekarang banyak rusak, seharusnya kan itu dihindari gensetkan pakai banyak BBM, makin boros," tandasnya.

Seperti diketahui, Komisi VII DPR-RI memanggil Dahlan Iskan terkait pembahasan hasil audit BPK terhadap PLN yang membuat kerugian negara Rp 37 triliun.

Terkait alasan pemborosan ini, Direktur Utama PLN Nur Pamudji menjelaskan pemborosan PLN Rp 37 triliun di 2009/2010 tersebut terjadi karena tidak adanya pasokan gas ke PLTG. "Karena nggak ada gas," ucapnya. Ini mengakibatkan pembangkit listrik PLN masih harus menggunakan BBM yang harganya lebih mahal.

Menurutnya tidak adanya pasokan gas ke PLN karena Kementerian ESDM dan BP Migas memiliki prioritas tersendiri untuk pasokan gas. "Itu ada Permen ESDM nomor 3 tahun 2010 terkait prioritas gas," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandinimengatakan, penyebab pemborosan yang ditemukan BPK dikarenakan tata niaga gas.

"Ada priotitas peruntukkan gas, di mana prioritas pertama untuk injeksi produksi minyak (minyak duri yang dikelola Chevron), untuk listrik, untuk pupuk dan terakhir untuk industri," kata Rudi.

Dikarenakan prioritas gas tersebut, alokasi gas untuk PLN tidak ada.

"Betul (karena prioritas gas). Tapi kan barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Lagipula, masalahnya adalah mau ke mana ini didahulukan. Waktu itu kan harus injeksi uap nomor satu, baru PLN, lalu pupuk yang terkahir baru industri. Itu yang jadi masalah. Karena pada saat itu ketika gas shortage, kalau nggak salah 20 hari, karena sesuai permen itu yang dilakukan," ungkap Rudi.

Source : www.detik.com